Fatwa Haram Merokok Muhammadiyah - Ketika fatwa ini dikeluarkan tentunya menimbulkan pro dan kontra dalam masyarakat, sebab dikalangan orang yang pro atau bahasa lainnya sudah tak bisa lagi ketika harus dengan terpaksa meninggalkan rokok, karna ibarat rokok itu sudah menjadi suatu hal yang wajib dan tak bisa ditinggalkan. Dan ketika rokok itu ditinggalkan maka tentunya akan menyiksa diri. dan padaHari ini Selasa (9/3), Majelis Tarjih dan Pimpinan Pusat Muhammadiyah mengeluarkan
muhammadiyah keluarkan fatwa haram merokok, karena Muhammadiyah merasakan berbagai dampak negatif rokok dalam bidang kesehatan, sosial, dan ekonomi. "Dengan dikeluarkannya fatwa haram merokok ini, berarti fatwa tahun 2005 telah berakhir," kata Ketua Pimpinan Pusat Muhammadiyah Yunahar Ilyas yang membidangi Tarjih. Pada tahun 2005 Majelis Tarjih terlebih dahulu mengeluarkan fatwa yang berbunyi,
Fatwa Haram Merokok Muhammadiyah dan merokok hukumnya mubah, yang berarti boleh dikerjakan, tapi kalau ditinggalkan lebih baik. Namun, fatwa itu kemudian direvisi karena dampak negatif merokok mulai dirasakan oleh semua lapisan masyarakat, tidak hanya oleh perokok. "Muhammadiyah merasa perlu mengingatkan kepada masyarakat akan bahaya tersebut," tutur Yunahar Ilyas. Mengenai perihal dampak negatif yang akan dirasakan para buruh tembakau, Yunahar berpendapat bahwa hal itu bisa diatasi.
Fatwa Haram Merokok Muhammadiyah
Pengeluaran fatwa haram merokok tidak serta merta membuat buruh tembakau kehilangan mata pencaharian mereka. "Para buruh tembakau bisa diajarkan untuk beralih menanam tanaman lain yang lebih bermanfaat," lanjut Yunahar. Menurutnya, dengan adanya industri rokok yang besar-besaran, petani tembakau bukanlah pihak yang diuntungkan. Harga jual tembakau di level petani tembakau tidaklah tinggi. Pihak yang mendapatkan keuntungan besar adalah para tengkulak. Petani tembakau tetap miskin, ujarnya. Yunahar menambahkan, pihak Muhammadiyah akan menindaklanjuti fatwa ini dengan memulai dari dalam diri organisasi dulu, baru kemudian mengajak pihak luar untuk merasakan dampak buruk merokok. "Mengenai persoalan buruh industri rokok yang mungkin terkena imbas karena pengurangan produksi rokok, saya rasa itu adalah tanggung jawab pemerintah untuk memikirkan masalah tenaga kerja," kata Yunahar. Melengkapi keterangan Yunahar, Ketua Pimpinan Pusat Muhammadiyah Bidang Kesehatan Sudibyo Markus mengatakan, selanjutnya fatwa ini akan dibawa ke dalam sidang pleno pimpinan pusat Muhammadiyah dan akan disebarkan ke seluruh lembaga Muhammadiyah, termasuk rumah sakit dan sekolah.
Lima tahun lalu, Majelis Tarjih dan Tajdid PP Muhammadiyah masih
memfatwakan rokok mubah. Namun fatwa itu tahun ini diubah menjadi haram.
Kontroversi pun bermunculan. Kenapa Muhammadiyah mengubahnya? Betulkah karena terkait bantuan dari luar negeri yang diterima organisasi ini? Dalam situsnya, Majelis Tarjih dan Tajdid memiliki alasan kenapa
Muhammadiyah kini memfatwakan rokok haram. Dalam tanya jawab soal fatwa
rokok haram, dijelaskan tahun 2005 lalu, Majelis Tarjih dan Tajdid belum
memiliki cukup data dan informasi yang bisa disampaikan kepada para
perumus fatwa. “Dan setelah dilakukan kembali beberapa kajian dengan
mengundang para ahli kesehatan, demografi dan sosiolog, maka Majelis
Tarjih dan Tajdid mengubah fatwa merokok mubah menjadi haram,” demikian
penjelasan Majlis Tarjih dan Tajdid.
Dengan dikeluarkannya fatwa baru ini, maka fatwa sebelumnya tentang
merokok adalah mubah dinyatakan tidak berlaku. Dijelaskan, rokok
ditengarai sebagai produk berbahaya dan adiktif serta mengandung 4.000
zat kimia, di mana 69 di antaranya adalah karsinogenik (pencetus
kanker). Beberapa zat berbahaya di dalam rokok tersebut di antaranya
tar, sianida, arsen, formalin, karbonmonoksida, dan nitrosamin.
Dijelaskan juga, para perokok memiliki kemungkinan lebih besar untuk
terkena penyakit serius seperti kanker paru-paru daripada bukan perokok.
Tidak ada rokok yang “aman”. Direktur Jenderal WHO, Dr. Margareth Chan, melaporkan bahwa epidemi
tembakau telah membunuh 5,4 juta orang pertahun lantaran kanker paru dan
penyakit jantung serta penyakit lain yang diakibatkan oleh merokok. Itu
berarti bahwa satu kematian di dunia akibat rokok untuk setiap 5,8
detik. Apabila tindakan pengendalian yang tepat tidak dilakukan,
diperkirakan 8 juta orang akan mengalami kematian setiap tahun akibat
rokok menjelang tahun 2030. Selama abad ke-20, 100 juta orang meninggal
karena rokok dan selama abad ke-21 diestimasikan bahwa sekitar 1 miliar
nyawa akan melayang akibat rokok.
Dalil Rokok Haram
Muhammadiyah mengeluarkan fatwa haram rokok yang tujuannya untuk
mengupayakan pemeliharaan dan peningkatan derajat kesehatan masyarakat
sebagai bagian dari tujuan syariah (hukum Islam). Menurut Ketua PP
Muhammadiyah, Yunahar Ilyas, fatwa haram merupakan ijtihad para ulama.
“Ini lompatan setelah majelis tarjih mengkaji lebih mendalam soal rokok.
Pada 2005, menetapkan hukumnya mubah. Begitu pula pada 2007,” ujarnya.
Berikut dalil yang melandasi diambilnya keputusan bahwa
merokok hukumnya adalah haram sebagaimana VIVAnews kutip dari naskah
Fatwa Majelis Tarjih dan Tajdid bernomor 6/SM/MTT/III/2010:
- Merokok termasuk kategori perbuatan melakukan khabaa’its (kotor/najis) yang dilarang dalam Al Quran Surat Al a’raf (ayat) 157.
- Perbuatan merokok mengandung unsur menjatuhkan diri ke dalam
kebinasaan dan bahkan merupakan perbuatan bunuh diri secara perlahan
sehingga itu bertentangan dengan larangan Al Quran Al Baqoroh (ayat) 2
dan An Nisa (ayat) 29.
- Perbuatan merokok membahayakan diri dan orang lain yang terkena
paparan asap rokok sebab rokok adalah zat adiktif plus mengandung 4000
zat kimia, 69 di antaranya adalah karsinogenik/pencetus kanker (Fact
Sheet TCSC-AKMI, Fakta Tembakau di Indonesia) sebagaimana telah
disepakati oleh para ahli medis dan para akademisi kesehatan. Oleh
karena itu merokok bertentangan dengan prinsip syariah dalam hadits Nabi
SAW bahwa “tidak ada perbuatan membahayakan diri sendiri dan
membahayakan orang lain.”
- Rokok diakui sebagai zat adiktif dan mengandung unsur racun yang
membahayakan walaupun tidak seketika melainkan dalam beberapa waktu
kemudian sehingga oleh karena itu perbuatan merokok termasuk kategori
melakukan sesuatu yang melemahkan sehingga bertentangan dengan hadits
Nabi SAW yang melarang setiap perkara yang memabukkan dan melemahkan.
- Oleh karena merokok jelas membahayakan kesehatan bagi perokok dan
orang sekitar yang terkena paparan asap rokok, maka pembelanjaan uang
untuk rokok berarti melakukan perbuatan mubazir (pemborosan) yang
dilarang dalam Al Quran Surat Al Isra (ayat) 26-27.
- Merokok bertentangan dengan unsur-unsur tujuan syariah (maqaasid
asy-syariiah) yaitu perlindungan agama, jiwa/raga, akal, keluarga dan
harta.
Kontroversi
Ketua PP Muhammadiyah Din Syamsuddin meminta semua pihak tidak terbawa
polemik fatwa pelarangan merokok. Sebaliknya harus menghormati sebagai
pandangan hukum yang tinggi kedudukannya. “Siapapun yang tidak setuju
dan menolak karena memandang alasannya kurang kuat, silahkan untuk
mengajukan fatwa lain dengan alasan yang lebih kuat,” kata Din
Syamsuddin. Hal itu disampaikan Din di sela Seminar Nasional “Membangun
Konstruksi Ideal Relasi Muhammadiyah dan Politik” di DPW Muhammadiyah,
Jalan Dukuh Menanggal Surabaya, Selasa, 16 Maret 2010.
Dikatakan dia, fatwa yang dikeluarkan Tarjih dan Tajdid Muhammadiyah
tidak bersifat mengikat. Namun, fatwa itu mempunyai kedudukan lebih
tinggi dan harus ditaati. Menurut Din, dari pandangan agama fatwa haram merokok tidak bersifat
mengikat. Tapi, mengikat secara moril. Bagi yang tidak setuju silahkan
mengabaikan. “Silahkan berpikir, banyak mudharad-nya atau tidak,” kata
dia.
Syafii Maarif Dukung Rokok Haram
Mantan Ketua PP Muhammadiyah Syafi’i Ma’arif setuju dengan fatwa haram
rokok yang dikeluarkan Majelis Tarjih Muhammadiyah. Sebab, efek negatif
rokok bukan saja bagi perokok tapi juga kesehatan orang sekitarnya.
“Saya setuju, walaupun tidak mudah dilaksanakan,”. Larangan merokok, kata Syafi’i, sudah lama dilakukan. Namun,
pelaksanaannya terkendala akibat terlalu banyaknya perokok dan mereka
sudah menganggapnya hal biasa. “Harus dipertimbangkan juga buruh pabrik
rokok, petani tembakau dan lain-lain,” katanya. Menurut dia, meski sulit
dilaksanakan, fatwa tersebut layak diikuti. Dengan catatan, masyarakat
diberi pelajaran dan pengertian kebaikan di balik larangan merokok.
Muhammadiyah memfatwakan rokok haram dalam kesepakatan yang dijalin
di Yogyakarta 8 Maret 2010. Sebelumnya Muhammadiyah selama
bertahun-tahun berfatwa rokok hukumnya mubah atau dibolehkan. Ketua PP Muhammadiyah yang membidangi Majelis Tarjih, Yunahar Ilyas,
mengakui fatwa susah dilaksanankan. Sebab itu, di dalam naskah fatwa
tarjih itu dibedakan status hukum dan pelaksanaan. “Status hukum jelas
haram, tapi dalam pelaksanaan bertahap, tidak serta merta sekaligus,”
ujarnya.
Bersamaan dengan itu, kata Yunahar, petani tembakau bisa mencari
alternatif. “Fatwa ini ditetapkan dengan mengingat prinsip at-tadriij
(berangsur), at-taisiir (kemudahan), dan ‘adam al-kharaj (tidak
mempersulit),” ujarnya. Yunahar menuturkan banyak perokok ingin berhenti
tetapi kesulitan karena sudah kecanduan. Sebab itu, rumah sakit di
bawah naungan Muhammadiyah akan membuka klinik terapi berhenti merokok.
“Ada metodenya,” kata dia. Dia mencontohkan metode berhenti itu antara lain rokok diganti dengan
permen khusus atau rokok palsu. “Zat beracunnya yang berbahaya
dihilangkan, di rokok itu yang ada nikotin saja. Mengonsumsi itu sampai
benar-benar bisa berhenti,” katanya.
Pendapat PKS
Fatwa rokok haram yang dikeluarkan Majelis Tarjih dan Tajdid PP
Muhammadiyah dinilai mantan Ketua MPR Hidayat Nur Wahid hanya mengikat
warga Muhammadiyah sendiri. Fatwa haram merokok muncul dari ijtihad para ulama Muhammadiyah.
Karena itu secara ilmu agama, fatwa yang dikeluarkan oleh salah satu
pihak sebenarnya tidak boleh dikomentari oleh fatwa yang lain. “Itu
fatwa Muhammadiyah yang muncul karena ijtihad dan barangkali mengikatnya
terutama di kalangan warga Muhammadiyah. Misalnya, NU punya fatwa ya
itu hak NU untuk punya fatwa. MUI punya fatwa lain, ya itu silakan.
Tetapi, saya tidak merokok,” kata dia di Solo, Senin, 15 Maret 2010. “Di
luar itu ada lembaga-lembaga lain yang membuat fatwa lain. Menteri
Agama mengatakan merokok itu makruh. Itu kan beda lagi,” ujarnya. Bagi
yang mengeluarkan fatwa, kata Hidayat, wajib melaksanakan fatwa
tersebut, jika tidak maka akan berdosa. “Tetapi bagi yang tidak berada
dalam komunitas itu dan punya lembaga fatwa lain. Ya, lembaga fatwa lain
ya itulah yang seharusnya diikuti,” kata mantan Presiden PKS itu.
Hidayat mengatakan secara teknis agama, fatwa berbeda dengan qodho.
Kalau qodho itu sesuatu yang hukum mengikat. Sedangkan fatwa itu
dilaksanakan oleh komunitas yang mengeluarkan fatwa tersebut. “PKS tidak
mengeluarkan fatwa itu tetapi PKS merupakan komunitas yang tidak
merokok. Alhamdulillah tanpa fatwa itu sudah tidak merokok karena kita
bukan ahli hisap,” selorohnya Abdul Kadir Karding, Ketua Komisi Agama Dewan Perwakilan Rakyat yang
juga salah satu Ketua Partai Kebangkitan Bangsa, menilai fatwa rokok
haram yang dikeluarkan Muhammadiyah itu berlebihan. Kadir yakin,
masyarakat tak akan menuruti fatwa itu. “Kami tak perlu mengeluarkan
imbauan tak usah menuruti, karena masyarakat sendiri tidak akan
menuruti,” kata Kadir.
Agama, kata Kadir, tak menyebutkan jelas bahwa rokok itu haram.
“Setahu saya hukumnya makruh, bukan haram,” ujar Kadir. Selain itu,
dampak pengharaman juga akan melanda jutaan orang yang hidup secara
langsung dan tidak langsung dari rokok. Mulai dari petani penanam
tembakau sampai pedagang rokok eceran di pinggir jalan. “Rokok ini sudah
menyangkut hajat hidup orang banyak,” kata Kadir. “Di Temanggung,” kata
Kadir, “delapan puluh persen penduduknya hidup dari rokok. Jika rokok
dilarang, bagaimana itu nasib Temanggung,” kata Kadir. Karena itu, Kadir menyatakan parlemen akan membahas soal rokok ini.
Apalagi saat ini, ada rancangan peraturan pemerintah tentang tembakau
yang sedang dibahas. “Ini persoalan masyarakat dan parlemen wajib
membahas ini,” kata Kadir.
Fatwa haram rokok yang dikeluarkan Muhammadiyah belum menjadi
keputusan resmi organisasi. Fatwa haram itu masih berupa kesimpulan di
internal Muhammadiyah. “Fatwa itu memang baru merupakan kesimpulan para ulama yang tergabung
di Majelis Tarjih (pemikiran Islam) dan belum menjadi keputusan resmi
organisasi,” kata Ketua PP Muhammadiyah Din Syamsuddin dalam keterangan
tertulis. Menurut Din, fatwa haram rokok dikeluarkan bagi kalangan internal
Muhammadiyah. Secara terpisah, fatwa itu bersifat komplementer kampanye
gerakan moral. “Fatwa itu ditujukan khususnya kepada warga Muhammadiyah
sebagai tanggung jawab moral organisasi terhadap anggota-anggotanya,”
ujar Din.
Sebelumnya, selain mengeluarkan fatwa haram merokok, Majelis Tarjih
PP Muhammadiyah jugakan fatwa haram bagi seluruh aktivitas sosial
industri rokok. Seperti memberikan bantuan dana sosial untuk masyarakat.
Termasuk yang dilarang adalah bantuan uang bagi yayasan sosial. “Dana
itu haram karena diambil dari barang haram, yaitu rokok. Ibaratnya kalau
makan dari barang haram, darah yang mengalir di tubuh kita juga haram,”
kata Ketua PP Muhammadiyah, Sudibyo Markus, di kantor PP Muhammadiyah,
Jakarta, Minggu 14 Maret 2010.
Pengaruhi Pendapatan Negara
Direktorat Jenderal Bea Cukai Kementerian Keuangan menilai fatwa
haram rokok yang dikeluarkan organisasi kemasyarakatan Muhammadiyah
bakal mempengaruhi pendapatan negara dari cukai rokok.”Fatwa itu harus
dihormati, tapi pasti ada pengaruhnya,” kata Dirjen Bea Cukai Thomas
Sugijata usai pemusnahan 65 ribu minuman keras di Jakarta Auction
Center, Jakarta, Senin 15 Maret 2010.
Menurut Thomas, pihaknya hingga saat ini masih menghitung pengaruh
fatwa haram rokok terhadap pendapatan negara. Evaluasi tersebut
diperkirakan selesai Maret tahun ini. Thomas menambahkan, fatwa tersebut
baru bisa diketahui dampaknya jika ketentuan tersebut sudah
disosialisasikan 1-2 bulan sejak diumumkan. “Kami masih melihat, belum
ada perhitungannya,” ujar dia.Setiap tahun, sumbangan penerimaan negara
dari cukai rokok di Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) terus
meningkat. Bahkan, perolehan cukai rokok selalu melebihi target yang
ditetapkan. Pada APBN tahun ini, pendapatan cukai dari hasil tembakau
ditargetkan Rp 55,9 triliun.
Nahdatul Ulama
Sedangkan organisasi Islam lainnya, Nahdlatul Ulama, rencananya tidak
ikut membahas hukum rokok tersebut dalam Muktamar ke-32 yang akan
digelar 22-27 Maret di Makassar.”NU selama ini dalam menghukumi rokok
paling banyak itu makruh, untuk mengatakan haram, belum,” katanya. Dia
mengatakan merokok memang merugikan kesehatan. Meski begitu tidak perlu
diharamkan. “Kasih saja pendidikan yang baik pada masyarakat,” ujarnya.
Perlu diketahui ada lima hukum dalam fikih Islam, yaitu wajib, sunah,
mubah, makruh, dan haram. Makruh berarti tindakan yang sebaiknya tidak
dilakukan tetapi tidak berdosa bila dilakukan. Sementara haram berarti
bila mengerjakan berdosa.
Fraksi Partai Persatuan Pembangunan (PPP) meminta fatwa haram rokok
Muhammadiyah perlu diperlakukan hati-hati. Karena, fatwa itu masih dalam
perdebatan di internal umat Islam. “Karena hukum atas itu masih
bersifat khilafiyah (berbeda pendapat) di kalangan umat Islam,” kata
Sekretaris Fraksi PPP Romahurmuziy dalam pesan singkatnya, Senin 15
Februari 2010. Politisi yang biasa disapa Romy ini mengambil contoh perbedaan yang
ditunjukkan Nahdlatul Ulama (NU). Khusus untuk rokok, kata dia, NU
‘hanya’ mengeluarkan fatwa makruh. Alasan lain kehati-hatian itu adalah
soal implementasi haram rokok. Karena penerapannya tidak bisa dilakukan
secara mendadak. “Mengingat dampak berantai penciptaan tenaga kerjanya
sangat luas dan mempengaruhi golongan pengusaha mikro petani-petani
tembakau, yang belum tentu segera ada gantinya,” ujar dia.
Maka itu, Romy menilai perlu kearifan dalam membaca fatwa yang
dikeluarkan Majelis Tarjih Muhammadiyah itu. Sebagaimana Al-Qur’an
memberlakukan sejumlah pentahapan menuju pengharaman khamr, minuman yang
memabukkan. “Pendeknya, mengikuti fatwa terhadap rokok yang sebelumnya
pernah dikeluarkan MUI, yang terutama mengikat pengurus-pengurusnya, hal
itu mengikat terlebih dahulu kepada pengurus dan anggota Muhammadiyah.
Setelah itu baru kepada umat Islam lainnya,” kata dia. Sebelumnya, Ketua Umum Pengurus Pusat (PP) Muhammadiyah Din
Syamsuddin mengatakan fatwa itu dikhususkan bagi kalangan internal.
Masyarakat umum dipersilakan mengikuti atau mengabaikan. “Fatwa tidak
mengikat, silakan diamalkan oleh yang setuju dan diabaikan oleh yang
menolak,” kata Din Syamsuddin pagi tadi.
Bloomberg Dukung Fatwa Haram Rokok
Upaya Majelis Tarjih PP Muhammadiyah mengharamkan rokok mendapat
dukungan. Sebuah institusi asing berada dibawah asuhan Bloomberg, turut
peduli mengurangi tingkat pengkonsumsi rokok di Indonesia. Sejumlah
program pun telah dikucurkan sejak 2006 lalu. Menurut catatan situs tobaccocontrolgrants.org
terangkum dalam agenda Bloomberg Initiative (BI) Grants Program, telah
ada sekitar 14 program aktif untuk menekan angka penikmat rokok di
Indonesia.
Grand ini ditujukan untuk mendukung proyek-proyek yang mengembangkan
dan memberikan dampak tinggi terhadap intervensi pengawasan tembakau. Program Hibah BI menyediakan dana untuk kementerian dan lembaga
pemerintah, organisasi non-pemerintah (LSM), dan organisasi masyarakat
sipil. Selain Indonesia hibah ini juga diberikan di lebih dari 40
negara. Bloomberg peduli dengan tingginya angka perokok di seluruh dunia
karena telah membunuh lebih dari 14.000 orang setiap hari. tanpa ada
pencegahan, kegiatan merokok ini diperkirakan akan bisa membunuh 8 juta
orang per tahun pada tahun 2030, jumlah ini mencapai 80 persen dari
perokok di negara berkembang. “Untuk mengatasi krisis kesehatan
masyarakat global, Bloomberg meluncurkan sebuah inisiatif global untuk
memerangi penggunaan tembakau di negara berpenghasilan rendah-menengah,
di mana lebih dari dua-pertiga perokok di dunia ini hidup,” ujar Michael
R. dari Bloomberg. Selain Michael kegiatan grand ini juga diinisiasikan
oleh Bloomberg filantropis dan walikota New York City.
Michael mengatakan Program Hibah BI ini, selain didanai oleh
Bloomberg filantropi secara bersama-sama juga dikelola oleh
International Union Against Tuberculosis and Lung Disease (The Union)
dan Kampanye Anak Bebas Rokok. Berikut ini beberapa daftar program kampanye bebas rokok di Indonesia
dimana salah satunya yang ikut dibiayai termasuk Muhammadiyah:
1. 100 persen Smoke free Kota Bogor tahun 2010 dikucurkan melalui
Dinas Kesehatan Kota Bogor. Proyek ini bertujuan untuk membuat Kota
Bogor 100% bebas rokok pada tahun 2010 melalui pelaksanaan peraturan
perundang-undangan. Langkah yang dilakukan termasuk membentuk sebuah
komite peraturan pengendalian tembakau yang akan memantau dan
mengevaluasi. Ini bertujuan untuk membuat transportasi umum bebas asap rokok 100
persen, mengurangi promosi dan iklan tembakau, dan mengembangkan
jaringan dengan para stakeholder. Pembiayaan ini dimulai maret 2009 dan
akan berakhir Februari 2011 dengan nilai US $ 228.224.
2. Kebijakan advokasi untuk membuat harga tembakau dan pajak yang
efektif untuk ukuran di Indonesia dilakukan oleh Lembaga Demografi,
Fakultas Ekonomi, Universitas Indonesia. Kegiatan ini dilakukan untuk
mempengaruhi pembuat kebijakan di Indonesia untuk melakukan efektif
pajak tembakau dan kebijakan harga. Hal ini akan dicapai melalui kegiatan advokasi yang relevan dan
peningkatan kapasitas untuk menaikkan pajak tembakau untuk pembuat
kebijakan dan stakeholder lainnya. program dimulai sejak Oktober 2008
dan berakhir Juli 2010 dengan nilai US$ 280.755.
3. Membangun kapasitas sistem kesehatan masyarakat di Indonesia untuk
menerapkan pengendalian tembakau yang efektif dilakukan melalui
Direktorat Non-Pengendalian Penyakit (NCDC).
Proyek ini bertujuan untuk melatih tim NCDC dan memperkuat kapasitas
mereka untuk mengembangkan dan menerapkan strategi pengendalian tembakau
nasional dan untuk mendukung kegiatan pengendalian tembakau setidaknya
di tujuh provinsi, dengan fokus lingkungn 100 persen bebas rokok.
Provinsi komite pengarah akan dibentuk. Proyek dimulai sejak September
2008 dan berakhir Agustus 2010 dengan nilai US$ 529.819.
4. Tobacco Control Support Centre dari Asosiasi Kesehatan Masyarakat
Indonesia (TCSC-IPHA) dilakukan bersama Asosiasi Kesehatan Masyarakat
Indonesia, Kelompok Kerja Pengendalian Tembakau. Program berjalan sejak
September 2009 dan berakhir Agustus 2011 dengan nilai US$491.569.
5. Untuk mendapatkan dukungan agama dalam pengawasan tembakau dan
untuk dukungan aksesi FCTC. Program ini melalui Muhammadiyah. Proyek ini
akan mencari dukungan dari kelompok-kelompok keagamaan untuk
pengendalian tembakau dan aksesi FCTC. Ini bertujuan untuk Ijma Ulama keputusan tentang larangan merokok
untuk dilaksanakan di seluruh Indonesia. Program ini berusaha penerbitan
dan penyebaran nasihat keagamaan (fatwa) mengenai bahaya penggunaan
tembakau di kalangan Muhammadiyah / lembaga Islam, konsensus dan
advokasi tentang kebijakan religius penggunaan tembakau. Program dimulai
November 2009 dan berakhir 2011 dengan nilai proyek US$ 393.234.
